DPR, TKI, DAN KORUPSI

Apa hubungannya ketiga kata itu? DPR adalah wakil rakyat. Mereka muncul untuk masa lima tahun. Setelah itu mareka akan pusing bagaimana mempersiapkan diri untuk dapat dipilih lagi atau siap menghadapi kasus hukum karena masalah korupsi yang meraka lakukan. Salah satu tugas mereka selain membuat undang-undang, juga menjadi tumpuhan rakyat untuk menyampaikan pengaduan apapun berkaitan dengan hak-hak sebagai warga negara.
TKI adalah warga negara yang bekerja di luar negeri. Jumlah mereka jutaan orang. Banyak orang bilang dan itu memang benar, sejatinya mereka adalah para pahlawan devisa. Bagaimana nasib mereka secara persis tidak dapat terkontrol dengan baik. Untuk mengatakan mereka semua berhasil jelas tidak bisa sama tidak biasanya mengatakan semuanya gagal.Tetapi nasibnya kini terus disorot media karena sering mengalami masalah. Kasus penganiayaan majikan yang mereka alami sering membuat pilu siapapun. Bahkan, beberapa diantara mereka ada yang pulang tinggal nama.
Korupsi adalah istilah yang sering dipakai untuk mengatakan para pejabat atau siapa saja yang mengambil aset negara secara melawan hukum baik untuk diri sendiri atau orang / kelompok lain. Istilah itu kini terngiang di telinga kita setiap saat. Banyak pejabat setelah menjabat sakit bahkan di antara mereka sekarat karena dijadikan tersangka kasus korupsi. Istilah korupsi menjadi nyanyian harian yang menakutkan pejabat. Ironisnya banyak orang memburu jabatan. Kepala Desa, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota, Gubernur/Wakil Gubernur adalah jabatan-jabatan yang sering menjadi ajang perebutan.
Dari ilustrasi tersebut kata DPR, TKI, dan Korupsi jelas bisa ditarik benang merah. DPR adalah tumpuhan pengaduan. TKI mestinya terus dan jangan pernah bosan mengadu. Korupsi adalah rambunya. Kalau dapat kita bahasakan secara ringkas mungkin --untuk menggambarkan fenomena tersebut--kita dapat membuat kalimat sebagai berikut : Para anggota DPR harus responsip terhadap keluhan TKI dari setiap perliku korup yang dilakukan siapapun termasuk motivasi negara yang terus menerus mengirim TKI ke negara-negara "bermasalah" tanpa regulasi yang berpihak kepada kepentingan TKI. Pemandangan tentu akan terlihat aneh sekaligus ironis manakala kita menyaksikan berita : ada sekelompok anggota DPR yang konon wakil rakyat bersikap cuek terhadap TKI yang nota bene juga rakyat yang mengalami perilaku korup sekaligus sadis di luar negeri. Semoga tulisan ini menjadi bahan renungan......wahai DPR